SBY-Sarkozy Bahas Perubahan Iklim
Abul Ezz
Rabu, 16 Desember 2009
JAKARTA--Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, dalam kunjungan resmi SBY ke Perancis, di Istana Elysee, Senin (14/12). Kunjungan ini juga membawa beberapa isu penting dan hubungan kedua negara yang dibicarakan kedua belah pihak.
Kedua belah pihak berdasarkan rilis Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia, Rabu(16/12), mereka berdua membicarakan hubungan bilateral dan isu-isu global seperti, perubahan iklim, negosiasi perdagangan antar negara, Perdamaian di timur tengah, pembangunan di afghanistan, dan pembatasan nuklir. Kedua belah pihak pun telah menyetujui untuk berbicara mengenai isu-isu tersebut sebelumnya.
Perancis dan Indonesia telah sejak lama membangun hubungan dan kerjasama yang baik, khususnya komitmen terhadap demokrasi, toleransi, hukum dan pluralisme di dalam masyarakat. Selain itu kedua belah pihak telah menyetujui mengenai hubungan tyang lebih baik dalam hal, politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Dalam hal perubahan iklim, baik Presiden Sarkozy maupun SBY, percaya bahwa hanya dengan pendekatan multirateral semua bisa ditangani. Begitupun dengan Aturan ekonomi internasional pun perlu pendekatan semua pihak, dengan duduk bersama membahas persoalan ekonomi dunia.
Keduanya memilih umtuk mengikuti aturan yang telah digariskan pada Bali action Plan dan Bali Roadmap, mengenai penanganan migitasi, keuangan, teknologi, keuangan dalam upaya menangani perubahan iklim yang dibicarakan di Copenhagen, Denmark. Indonesia dan Perancis menggaris bawahi pentingnya upaya batas maksimal peningkatan temperatur sebesar dua derajat celcius. Batas maksimal ini menyangkut pengurangan pencemaran gas CO2 sebesar 50 persen, dibandingkan besaran level emisi di tahun 1990, pada tahun 2050.
Mereka berkomentar seperti yang selama ini telah dipraktekkan, negara-negara berkembang, yang memiliki respek dan respon yang berbeda dengan negara maju, bisa terus memimpin upaya pengurangan emisi ini. Selain itu negara berkembang juga bisa terus berperan dalam upaya pengurangan emisi dengan perkembangan berkelanjutan yang bisa diterapkan di negara masing-masing. c12/kpo
JAKARTA--Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, dalam kunjungan resmi SBY ke Perancis, di Istana Elysee, Senin (14/12). Kunjungan ini juga membawa beberapa isu penting dan hubungan kedua negara yang dibicarakan kedua belah pihak.
Kedua belah pihak berdasarkan rilis Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia, Rabu(16/12), mereka berdua membicarakan hubungan bilateral dan isu-isu global seperti, perubahan iklim, negosiasi perdagangan antar negara, Perdamaian di timur tengah, pembangunan di afghanistan, dan pembatasan nuklir. Kedua belah pihak pun telah menyetujui untuk berbicara mengenai isu-isu tersebut sebelumnya.
Perancis dan Indonesia telah sejak lama membangun hubungan dan kerjasama yang baik, khususnya komitmen terhadap demokrasi, toleransi, hukum dan pluralisme di dalam masyarakat. Selain itu kedua belah pihak telah menyetujui mengenai hubungan tyang lebih baik dalam hal, politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Dalam hal perubahan iklim, baik Presiden Sarkozy maupun SBY, percaya bahwa hanya dengan pendekatan multirateral semua bisa ditangani. Begitupun dengan Aturan ekonomi internasional pun perlu pendekatan semua pihak, dengan duduk bersama membahas persoalan ekonomi dunia.
Keduanya memilih umtuk mengikuti aturan yang telah digariskan pada Bali action Plan dan Bali Roadmap, mengenai penanganan migitasi, keuangan, teknologi, keuangan dalam upaya menangani perubahan iklim yang dibicarakan di Copenhagen, Denmark. Indonesia dan Perancis menggaris bawahi pentingnya upaya batas maksimal peningkatan temperatur sebesar dua derajat celcius. Batas maksimal ini menyangkut pengurangan pencemaran gas CO2 sebesar 50 persen, dibandingkan besaran level emisi di tahun 1990, pada tahun 2050.
Mereka berkomentar seperti yang selama ini telah dipraktekkan, negara-negara berkembang, yang memiliki respek dan respon yang berbeda dengan negara maju, bisa terus memimpin upaya pengurangan emisi ini. Selain itu negara berkembang juga bisa terus berperan dalam upaya pengurangan emisi dengan perkembangan berkelanjutan yang bisa diterapkan di negara masing-masing. c12/kpo
Tidak ada komentar