Peringatan dari Konspirasi untuk Pembubaran Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki!
Abul Ezz
Jumat, 20 November 2009
Wakil Perdana Menteri Turki Cemil Cicek (Jamil Jijak) mengatakan bahwa ada manuver baru untuk membubarkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sedang berkuasa di Turki dengan tuduhan penyadapan panggilan telepon, dimana hal ini akan membawa keggoncangan di dalam negera tersebut. Dan beredar kabar bahwa Departemen Kehakiman mengizinkan penyadapan telepon para hakim dan jaksa dimana hal ini memicu ketegangan baru antara pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang berakar Islam dengan institusi sekuler yang termasuk di dalamnya peradilan.
Kekhawatiran tentang dampak dari penyelidikan yang sedang berlangsung dapat dirasakan pengaruhnya di bursa pasar Turki, Indeks saham utama jatuh 0,8% kemarin di Istanbul dengan prosentase 3% dari hari sebelumnya.
Jaksa senior Pengadilan Tinggi berkata: “Sekarang sedang berlangsung penyelidikan terhadap laporan-laporan penyadapan ilegal di bawah hukum partai politik, hal ini mendorong spekulasi bahwa kasus ini dapat mengakibatkan manuver baru untuk membubarkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sedang berkuasa.
Seperti dikutip di harian liberal Milliyet kemarin, Cicek berkata: "Semua penyadapan dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Itu tidak ada hubungannya dengan hukum partai-partai politik yang dengan tuduhan baru tersebut dijadikan alasan untuk menutup AKP yang bisa menggoncang Turki."
Dia menambahkan: "Manuver seperti ini akan memiliki dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan."
Dan ada usaha yang mengaitkan antara penyadapan telepon dengan penyelidikan dugaan konspirasi yang direncanakan oleh oknum kelompok nasionalis untuk menggulingkan pemerintah di Turki, yang mayoritas berpenduduk Muslim yang masih menggunakan sistem sekuler, Pengadilan Turki akan mempertimbangkan masalah ini.
Partai Keadilan dan Pembangunan yang memenangkan putaran ke dua pada tahun 2007 sangat menikmati perolehan suara terbesar selama empat decade, untuk mengelak dari larangan hukum terhadap aktivitas keislamannya dengan tuduhan yang dilontarkan untuk menutup partai tersebut pada tahun 2008 meski dipandang kegiatan AKP yang tidak sesuai sistem sekuler
Gugatan ini mempengaruhi jatuhnya pasar dan merongrong kepercayaan untuk masa depan Turki yang merupakan calon anggota Uni Eropa, setelah bertahun-tahun adanya stabilitas dan pertumbuhan yang kuat, semenjak kepemimpinan pemerintahan AKP pertama kalinya pada tahun 2002.
Setelah pertemuan kabinet pada hari Senin, Cicek mengumumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan hukuman untuk penyadapan ilegal panggilan telepon, Presiden Abdullah Gul mengatakan: “Penyadapan ilegal dari ponsel tidak akan dapat diterima.”
Surat kabar Turki melaporkan kemarin bahwa Menteri Kehakiman Arjen Saadallah mengatakan kepada para editor surat kabar bahwa departemennya telah mengizinkan penyadapan pembicaraan dengan prosentase yang kecil terhadap hakim dan jaksa sebesar 69% selama lima tahun belakang.
Diterjemahkan oleh Ibnu Radinas (Islamstory.com 19/11/2009)
Wakil Perdana Menteri Turki Cemil Cicek (Jamil Jijak) mengatakan bahwa ada manuver baru untuk membubarkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sedang berkuasa di Turki dengan tuduhan penyadapan panggilan telepon, dimana hal ini akan membawa keggoncangan di dalam negera tersebut. Dan beredar kabar bahwa Departemen Kehakiman mengizinkan penyadapan telepon para hakim dan jaksa dimana hal ini memicu ketegangan baru antara pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang berakar Islam dengan institusi sekuler yang termasuk di dalamnya peradilan.
Kekhawatiran tentang dampak dari penyelidikan yang sedang berlangsung dapat dirasakan pengaruhnya di bursa pasar Turki, Indeks saham utama jatuh 0,8% kemarin di Istanbul dengan prosentase 3% dari hari sebelumnya.
Jaksa senior Pengadilan Tinggi berkata: “Sekarang sedang berlangsung penyelidikan terhadap laporan-laporan penyadapan ilegal di bawah hukum partai politik, hal ini mendorong spekulasi bahwa kasus ini dapat mengakibatkan manuver baru untuk membubarkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sedang berkuasa.
Seperti dikutip di harian liberal Milliyet kemarin, Cicek berkata: "Semua penyadapan dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Itu tidak ada hubungannya dengan hukum partai-partai politik yang dengan tuduhan baru tersebut dijadikan alasan untuk menutup AKP yang bisa menggoncang Turki."
Dia menambahkan: "Manuver seperti ini akan memiliki dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan."
Dan ada usaha yang mengaitkan antara penyadapan telepon dengan penyelidikan dugaan konspirasi yang direncanakan oleh oknum kelompok nasionalis untuk menggulingkan pemerintah di Turki, yang mayoritas berpenduduk Muslim yang masih menggunakan sistem sekuler, Pengadilan Turki akan mempertimbangkan masalah ini.
Partai Keadilan dan Pembangunan yang memenangkan putaran ke dua pada tahun 2007 sangat menikmati perolehan suara terbesar selama empat decade, untuk mengelak dari larangan hukum terhadap aktivitas keislamannya dengan tuduhan yang dilontarkan untuk menutup partai tersebut pada tahun 2008 meski dipandang kegiatan AKP yang tidak sesuai sistem sekuler
Gugatan ini mempengaruhi jatuhnya pasar dan merongrong kepercayaan untuk masa depan Turki yang merupakan calon anggota Uni Eropa, setelah bertahun-tahun adanya stabilitas dan pertumbuhan yang kuat, semenjak kepemimpinan pemerintahan AKP pertama kalinya pada tahun 2002.
Setelah pertemuan kabinet pada hari Senin, Cicek mengumumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan hukuman untuk penyadapan ilegal panggilan telepon, Presiden Abdullah Gul mengatakan: “Penyadapan ilegal dari ponsel tidak akan dapat diterima.”
Surat kabar Turki melaporkan kemarin bahwa Menteri Kehakiman Arjen Saadallah mengatakan kepada para editor surat kabar bahwa departemennya telah mengizinkan penyadapan pembicaraan dengan prosentase yang kecil terhadap hakim dan jaksa sebesar 69% selama lima tahun belakang.
Diterjemahkan oleh Ibnu Radinas (Islamstory.com 19/11/2009)
Tidak ada komentar