Kesepakatan Kopenhagen Masih Tanda Tanya
Abul Ezz
Minggu, 20 Desember 2009
KOPENHAGEN--Kepastian lahirnya sebuah kesepakatan dari COP 15 masih menjadi tanda tanya. Pertemuan yang dihadiri lebih dari 190 negara ini, yang sedianya ditutup Jumat (18/12) siang waktu setempat, diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan. Sabtu pagi, digelar sidang paripurna untuk mengadopsi draf kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan intensif sejumlah negara kunci hingga Sabtu dini hari.
Namun, draf kesepakatan yang diajukan ini masih banyak mendapat penentangan, di antaranya dari Sudan selaku ketua kelompok negara berkembang G77, Venezuela, dan Bolivia. Draf tersebut, yang disebut-sebut ditengahi oleh Obama, merupakan kesepakatan antara lima negara kunci, yakni AS, Cina, Afrika Selatan, Brasil, dan India.
Negara-negara berkembang mengecam draft tersebut karena tak mengikat secara hukum dan tak menyertakan target dalam meredam emisi gas rumah kaca. Draf juga dikecam lantaran hanya merupakan hasil kesepakatan beberapa negara. Kanselir Jerman Angela Merkel, pendukung vokal bagi upaya keras untuk memerangi perubahan iklim, juga tak mampu menyembunyikan kekecewaannya pada draft tersebut. Perasaan senada diungkapkan Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barroso.
Sidang paripurna yang digelar sejak Sabtu pagi pun dilaporkan deadlock akibat banyaknya keberatan yang dilontarkan negara-negara berkembang. Berikut poin-poin draf kesepakatan lima negara yang dipertimbangkan untuk diadopsi sebagai hasil COP 15:
Tak ada referensi yang mengarah pada kesepakatan mengikat secara hukum.
Mengakui pentingnya menahan pemanasan global tak melebihi dua derajat Celcius pada abad ini. Namun, tak mencantumkan target cut.
Negara-negara indistri harus membuat daftar target cut individu, sementara negara berkembang harus membuat daftar upaya reduksi emisi (hingga jumlah tertentu) yang akan dilakukan.
Negara maju menjanjikan pendanaan jangka pendek bagi negara berkembang sebesar 30 miliar dolar selama tiga tahun ke depan.
Negara-negara maju mengupayakan pendanaan jangka menengah sebesar 100 miliar dolar per tahun hingga 2020. Namun, tanpa garansi.
Menyetujui metode verifikasi atas reduksi emisi.
KOPENHAGEN--Kepastian lahirnya sebuah kesepakatan dari COP 15 masih menjadi tanda tanya. Pertemuan yang dihadiri lebih dari 190 negara ini, yang sedianya ditutup Jumat (18/12) siang waktu setempat, diperpanjang untuk waktu yang belum ditentukan. Sabtu pagi, digelar sidang paripurna untuk mengadopsi draf kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan intensif sejumlah negara kunci hingga Sabtu dini hari.
Namun, draf kesepakatan yang diajukan ini masih banyak mendapat penentangan, di antaranya dari Sudan selaku ketua kelompok negara berkembang G77, Venezuela, dan Bolivia. Draf tersebut, yang disebut-sebut ditengahi oleh Obama, merupakan kesepakatan antara lima negara kunci, yakni AS, Cina, Afrika Selatan, Brasil, dan India.
Negara-negara berkembang mengecam draft tersebut karena tak mengikat secara hukum dan tak menyertakan target dalam meredam emisi gas rumah kaca. Draf juga dikecam lantaran hanya merupakan hasil kesepakatan beberapa negara. Kanselir Jerman Angela Merkel, pendukung vokal bagi upaya keras untuk memerangi perubahan iklim, juga tak mampu menyembunyikan kekecewaannya pada draft tersebut. Perasaan senada diungkapkan Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barroso.
Sidang paripurna yang digelar sejak Sabtu pagi pun dilaporkan deadlock akibat banyaknya keberatan yang dilontarkan negara-negara berkembang. Berikut poin-poin draf kesepakatan lima negara yang dipertimbangkan untuk diadopsi sebagai hasil COP 15:
Tak ada referensi yang mengarah pada kesepakatan mengikat secara hukum.
Mengakui pentingnya menahan pemanasan global tak melebihi dua derajat Celcius pada abad ini. Namun, tak mencantumkan target cut.
Negara-negara indistri harus membuat daftar target cut individu, sementara negara berkembang harus membuat daftar upaya reduksi emisi (hingga jumlah tertentu) yang akan dilakukan.
Negara maju menjanjikan pendanaan jangka pendek bagi negara berkembang sebesar 30 miliar dolar selama tiga tahun ke depan.
Negara-negara maju mengupayakan pendanaan jangka menengah sebesar 100 miliar dolar per tahun hingga 2020. Namun, tanpa garansi.
Menyetujui metode verifikasi atas reduksi emisi.
Tidak ada komentar